Kecurangan CPNS yang terjadi di daerah-daerah tetap didominasi permainan uang. Di samping modus lainnya seperti tidak objektifnya soal, lulus ujian meski tidak ikut tes, pertukaran nomor dan nilai ujian. Modus kecurangan ini selalu terjadi setiap tahunnya dan sulit diberantas.
”Ini kita kalkulasikan dari laporan pengaduan yang masuk ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun ke Badan Kepegawaian Negara,” ungkap Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho di kantornya, Kamis (17/2).
Untuk masalah menyangkut permainan uang, lanjutnya, penanganannya langsung ditangani kepolisian. Sebab, sudah masuk ranah hukum pidana. Sedangkan masalah teknis lainnya ditangani Kemenpan-RB.
Disebutkan, laporan kecurangan di daerah sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Hanya saja tidak semuanya ditangani Kemenpan-RB. Ketika menerima pengaduan, laporannya dipilah. Bila laporannya didasarkan pada unsur sakit hati, Kemenpan-RB hanya melakukan klarifikasi saja. Sebaliknya bila laporannya disertai bukti akurat, maka akan diturunkan tim verifikasi untuk membuktikan apakah benar laporannya.
”Kementerian ini tidak mau gegabah dan negatif thinking dalam menyikapi setiap laporan yang masuk. Kita akan menseriusi laporan yang jelas pelapornya dan ada buktinya,” ujarnya.
Ditanya siapa saja pelapor yang mendominasi laporan kecurangan CPNS daerah, menurut Ramli, lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPRD, dan masyarakat. "Namun tidak semua LSM dijadikan patokan utama untuk mengirim tim. Hanya LSM yang terdaftar dan punya kredibilitas tinggi saja,” tandasnya.
”Ini kita kalkulasikan dari laporan pengaduan yang masuk ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun ke Badan Kepegawaian Negara,” ungkap Deputi SDM Bidang Aparatur Kemenpan-RB Ramli Naibaho di kantornya, Kamis (17/2).
Untuk masalah menyangkut permainan uang, lanjutnya, penanganannya langsung ditangani kepolisian. Sebab, sudah masuk ranah hukum pidana. Sedangkan masalah teknis lainnya ditangani Kemenpan-RB.
Disebutkan, laporan kecurangan di daerah sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Hanya saja tidak semuanya ditangani Kemenpan-RB. Ketika menerima pengaduan, laporannya dipilah. Bila laporannya didasarkan pada unsur sakit hati, Kemenpan-RB hanya melakukan klarifikasi saja. Sebaliknya bila laporannya disertai bukti akurat, maka akan diturunkan tim verifikasi untuk membuktikan apakah benar laporannya.
”Kementerian ini tidak mau gegabah dan negatif thinking dalam menyikapi setiap laporan yang masuk. Kita akan menseriusi laporan yang jelas pelapornya dan ada buktinya,” ujarnya.
Ditanya siapa saja pelapor yang mendominasi laporan kecurangan CPNS daerah, menurut Ramli, lembaga swadaya masyarakat (LSM), anggota DPRD, dan masyarakat. "Namun tidak semua LSM dijadikan patokan utama untuk mengirim tim. Hanya LSM yang terdaftar dan punya kredibilitas tinggi saja,” tandasnya.
Sumber: JPNN.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar